Kapolsek Alak Pimpin Gelar Perkara, Evaluasi Sejumlah Kasus Lidik untuk Pastikan Kepastian Hukum.

‎Tribratanewskupangkota.com — Dalam upaya memastikan penanganan setiap perkara berjalan secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan hukum, Kapolsek Alak memimpin gelar perkara terhadap sejumlah kasus yang sedang dalam tahap penyelidikan (Lidik) oleh Unit Reskrim Polsek Alak, Kamis (12/11/2026).

‎

‎‎Kegiatan diawali dan dibuka oleh Kanit Reskrim Polsek Alak, IPDA Frengky Patola, S.H, serta diikuti para Kanit dan seluruh personel Reskrim Polsek Alak. Dalam gelar perkara tersebut, masing-masing kasus dibahas secara menyeluruh guna memperoleh saran, masukan, dan pendapat sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan langkah penanganan selanjutnya.

‎

‎‎Dalam arahannya, Kanit Reskrim IPDA Frengky Patola menekankan kepada seluruh penyidik yang menangani perkara agar bekerja secara serius, teliti, profesional, dan bertanggung jawab. Setiap perkembangan penanganan kasus harus dilaporkan secara jelas, administrasi dilengkapi, serta setiap tindakan dilakukan berdasarkan fakta dan ketentuan hukum yang berlaku.

‎

‎‎Ia juga menegaskan bahwa hasil gelar perkara diharapkan dapat menentukan arah penanganan setiap kasus, baik untuk ditingkatkan dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan apabila telah ditemukan dasar hukum dan bukti yang cukup, maupun dihentikan apabila tidak ditemukan unsur atau bukti yang memenuhi ketentuan hukum. Dengan demikian, setiap perkara memiliki kejelasan proses dan memberikan kepastian hukum kepada para pihak.

‎

‎‎Kapolresta Kupang Kota, Kombes Pol. Nelson Filipe Dias Quintas, S.I.K., M.H, melalui Kapolsek Alak, AKP Victor Hari Seputra, S.Pi., M.Si, menegaskan bahwa gelar perkara merupakan bagian penting dari evaluasi dan pengawasan internal untuk memastikan setiap penanganan kasus berjalan sesuai prosedur, objektif, profesional, dan berkeadilan.

‎

‎‎Melalui kegiatan ini, Polsek Alak berkomitmen agar tidak ada perkara yang ditangani tanpa kejelasan tindak lanjut. Setiap proses penegakan hukum harus dilakukan secara terukur dan bertanggung jawab demi memberikan kepastian hukum serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri. (BD)